Administrasi Publik 38. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi) ABSTRAK Tata laksana pemerintahan yang baik dapat dipahami dengan memberlakukan karakteristik dasarnya yaitu partisipasi, penega… Senin, 27 November 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 37. Peranan Bappeda Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif ABSTRAK Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini lebih menekankan pada pri… Minggu, 28 Mei 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 35. Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat ABSTRAK Kesehatan merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi kehidupan manusia. Di Indonesia, Pembangunan kesehatan merupakan up… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 33. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Pusat Pasar Medan ABSTRAK Peralihan aktivitas perusahaan, khususnya perbankan yang sebelumnya memiliki prospek pada profitabilitas, sekarang ini le… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 32. Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan ABSTRAK Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya men… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 31. Peranan Imeum Mukim Dalam Pengambilan Keputusan Sengketa Antar Masyarakat Di Mukim Suluh Jaya Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo ABSTRAK Penelitian ini berjudul Peranan Imeum Mukim dalam Pengambilan Keputusan Sengketa Antar Masyarakat di Mukim Suluh Jaya Kec… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 30. Implementasi Program Keluarga Berencana Menurut Undang - Undang No 52 Tahun 2009 Ditinjau Dari Prespektif Hokum Administrasi Negara ABSTRAK Keprihatinan akan masalah kependudukan mulai dari tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta rendahny… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 29. Implementasi Program Bpjs-Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) ABSTRAK Jaminan kesehatan di Indonesia bukanlah barang baru, dari tahun 1985 Indonesia sudah mengenal asuransi kesehatan untuk te… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 28. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Camat Pancur Batu ABSTRAK Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan melalui pengembangan pegawai … Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 27. Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) di Lingkungan Internal PT. PGN (Persero) ABSTRAK Penerapan prinsip GCG pada suatu BUMN bukan lagi menjadi suatu kewajiban perusahaan saja, namun juga menjadi tolak ukur k… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 26. Fungsi Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Pada Kantor Camat Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan ABSTRAK Pemimpin yang bijaksana, penuh cinta, dan ketulusan akan menciptakan komunikasi yang lebih terbuka, komunikasi dua arah y… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 25. Dampak Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi) ABSTRAK Pengguna e-filing di sumatera utara relatif rendah walaupun realisasinya sudah mencapai target yang diberikan direktorat … Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 24. Efektivitas Program Legalisasi Aset PRONA Tahun 2015 dalam Pelayanan Sertipikasi Tanah di Kota Binjai ABSTRAK Kepemilikan hak atas tanah merupakan hal penting bagi seseorang yang memiliki tanah. Akan tetapi, munculnya pandangan dik… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 23. Implementasi Program LARASITA (Layanan Rakyat Sertifikasi Atas Tanah) di Kota Padangsidimpuan ABSTRAK Corak permasalahan yang biasa terjadi pada Kantor Badan Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang cenderung … Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 22. Strategi Pelaksanaan Retribusi Terminal Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Rantauprapat ABSTRAK Retribusi Terminal adalah pembayaran yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan penyedi… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 21. Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ABSTRAK Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosi… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 20. Peranan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Dalam Pembangunan Desa ABSTRAK Peranan adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara… Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 19. Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) ABSTRAK Salah satu penerapan teknologi informasi dalam e-government yang dilakukan pemerintah adalah penggunaan Sistem Informasi … Mei 28, 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 18. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi ABSTRAK Pada Prinsipnya setiap perusahaan tatkala menjual produk-produknya (barang/jasa) akan dihadapkan dengan teknik penjualan … Selasa, 02 Mei 2017 Tambah Komentar Edit
Administrasi Publik 17. Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Per… Mei 02, 2017 Tambah Komentar Edit