24. Peran dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut
ABSTRAK Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dim…
Tampilkan postingan dengan label Hukum Tata Negara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Tata Negara. Tampilkan semua postingan
23. Kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
ABSTRAK Kedudukan kejaksaan dalam Undang-Undang dikatakan sebagai badan yang berwenang dalam penegakkan hukum dan keadilan yang m…
22. Fungsi Legislasi DPRD
ABSTRAK Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah provinsi dari 34 daerah provinsi yang ada di Republik I…
21. Esensi Pemaknaan Kata “Demokratis” Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indoneisa Pasca Perubahan UUD NRI 1945
ABSTRAK Demokrasi merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu cara mewujudkan demokrasi ini adalah melalui pemilih…
20. Pembuatan Engine Stand Toyota Kijang Seri 5k Sebagai Media Pembelajaran Praktik Teknologi Motor Bensin
ABSTRAK Pemilihan umum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia selaku negara demokrasi.Hal tersebut merupakan am…
19. Sistem Multi Partai dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia Pasca Reformasi
ABSTRAK Di dalam era demokrasi pasca reformasi di Indonesia kini, setiap warga negara telah diberikan kebebasan untuk berseri…
18. Peranan Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran (Studi Pada Legislator Perempuan Terpilih Di Kota Binjai)
ABSTRAK Judul skripsi ini adalah “Peranan Legislator Perempuan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dan Anggaran (Studi Pada Legis…
17. Pelaksanaan Sistem Pemilukada Dalam Implikasi Pertanggungjawaban Terhadap Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Pemerintah Daerah Yang berlaku Di Indonesia
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui caraPemilihan Kepala Daerah. Selain itu untuk mengetahui perbandingan sistem Pe…
16. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Persepektif Independensi Peradilan dan Akuntabilitas Peradilan
ABSTRAK Cita negara hukum Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia menuntut seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara…
15. Akuntabilitas dan Transparansi Kepala Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
ABSTRAK Undang-undang pemerintah daerah lahir sebagai antisipasi pembaharuan dan penyempurnaan dari beberapa aturan yang melandas…
14. Pengawasan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
ABSTRAK Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kesejahtaeraan rakyat, dengan pengelolaan keuangan yang baik mak…
13. Kedudukan Dan Peranan Ombudsman RI Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia
ABSTRAK Salah satu alasan dari diadakannya reformasi adalah diharapkan adanya perubahan mental dan kultur birokrasi dalam memberi…
12. Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Complaint Sebagai Perwujudan Negara Hukum
ABSTRAK Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara huku…
11. Hubungan Jaksa Agung Dan Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia
ABSTRAK Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilakukan sebanyak empat kali telah mempengaruhi secara subs…
10. Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79PUU-IX2
ABSTRAK Kementerian Negara merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri-menteri yan…
9. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.92Puu-X2012 Ke Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd Dan Dprd
ABSTRAK Judul skripsi ini adalah “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 Ke Dalam Undang-Undang Nomor 17 …
8. Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum
ABSTRAK Pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis tidak hanya memiliki regulasi yang mengatur tentang proses pelaksanaan dan le…
7. Tinjauan Ketatanegaraan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Dalam Penyelenggaraan Demokrasi Di Indonesia
ABSTRAK Pemilukada serentak adalah pemilihan umum kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersamaa…
6. Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
ABSTRAK Peralihan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilukada dari yang semula oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Kons…
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uu No. 22 Tahun 2004
ABSTRAKSI “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Hakim Yang Dilakukan Oleh Komisi Yudisial Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konsti…
Langganan:
Postingan (Atom)