95. Pertanggungjawaban pidanan pemilik panti asuhan terhadap kekerasan yang dilakukan pada anak
ABSTRAK Anak adalah aset bangsa yang memiliki hak untuk dilindungi. Seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentu…
Tampilkan postingan dengan label Hukum Pidana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Pidana. Tampilkan semua postingan
94. Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Terhadap Tersangka
ABSTRAK Tulisan ini membahas tentang penerapan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi saat melakukan pemerik…
93. Analisa Yuridis Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan
ABSTRAK Tindak pidana perpajakan dewasa ini semakin marak dilakukan oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan. Tetapi, hanya se…
92. Peran Kejaksaan Dalam Penentuan Hak Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1554Pid. B2012PN.Mdn)
ABSTRAK Masalah perdagangan orang telah menjadi masalah yang sulit dihadapi Indonesia karena merupakan salah satu negara dengan j…
91. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil (Studi Putusan No. 370Pid.Sus2016PN-Mdn)
ABSTRAK Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir- akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat me…
90. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (vrijspraak) terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
ABSTRAK Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena i…
89. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
ABSTRAK Corporate crime bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada ya…
88. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
ABSTRAK Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi…
87. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana
ABSTRAK Penggunaan hak prerogatif oleh kepala negara hanya dalam kondisi teramat khusus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah…
86. Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Diajukan Sebagai Alasan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia
ABSTRAK Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjala…
85. Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Korban
ABSTRAK Peranan rumah tangga sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, sebab di dalam kehidupan rumah tanggalah setiap manu…
84. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012 )
ABSTRAK Malpraktek adalah tindakan professional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan professional yang t…
83. Analisis Yurisdis mengenai Penanganan Perkara Terhadap Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktek ( Studi Putusan Nomor.110kPid.Sus2012
ABSTRAK Dokter yang melakukan praktik kedokteran pada pasien haruslah memiliki surat izin praktik sehingga dalam rangka melaksana…
82. Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi
ABSTRAK Pengupayaan mencapai kebenaran materil dalam setiap perkara pidana salah satu jalannya adalah mengoptimalkan alat b…
81. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan
ABSTRAK Korporasi pada awalnya kurang diperhatikan sebagai subjek hukum. Hal ini karena korporasi sulit untuk dimintai pertanggun…
80. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest
ABSTRAK Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Incest” (Studi Putusan No. 1349/Pid.sus/2015/PN.Mdn)A…
79. Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20PUU-XIV2016
ABSTRAK Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime yang semakin beragam modus operandinya. Penggunaan alat bukti e…
78. Profesionalisme Polri Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia
ABSTRAK Suatu hal yang amat riskan terjadi apabila kepolisian melupakan konsep HAM dalam pelaksanaan tugasnya adalah tidak tercap…
77. Kajian Hukum Mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang
ABSTRAK Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uan…
76. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Satwa yang Dilindungi Tanpa Izin
ABSTRAK Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya keanekaragaman hayati dengan tingkat endemis yang tinggi. Satwa yang a…
Langganan:
Postingan (Atom)