53. Penataan Kawasan Obyek Wisata Pantai Baloiya

ABSTRAK Sistem transportasi dari suatu wilayah adalah sistem pergerakan manusia dan barang anrata zona asal dan zona tujuan dalam…

86. Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Yang Diajukan Sebagai Alasan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana Di Indonesia

ABSTRAK Praperadilan dibentuk oleh KUHAP untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para aparat penegak hukum menjala…

85. Penerapan Ketentuan Pidana Dalam Kekerasan Fisik Terhadap Istri Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Korban

ABSTRAK  Peranan rumah tangga sangat penting dalam kehidupan setiap manusia, sebab di dalam kehidupan rumah tanggalah setiap manu…

84. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Malpraktek ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 365KPID2012 )

ABSTRAK Malpraktek adalah tindakan professional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan professional yang t…

83. Analisis Yurisdis mengenai Penanganan Perkara Terhadap Dokter Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktek ( Studi Putusan Nomor.110kPid.Sus2012

ABSTRAK Dokter yang melakukan praktik kedokteran pada pasien haruslah memiliki surat izin praktik sehingga dalam rangka melaksana…

82. Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Seseorang Dilihat Dalam Perspektif Viktimologi

ABSTRAK Pengupayaan  mencapai  kebenaran  materil  dalam  setiap  perkara pidana salah satu jalannya adalah mengoptimalkan alat b…

81. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan

ABSTRAK Korporasi pada awalnya kurang diperhatikan sebagai subjek hukum. Hal ini karena korporasi sulit untuk dimintai pertanggun…