177. Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi Pemerintah Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Abstraksi

BPKP adalah sebuah lembaga Pemerintahan non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BPKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. BPKP diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melaksanankan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan kemudian melaporkannya kepada pemerintah. Dalam pencapaian tujuannya Instasi Pemerintah perlu memperlihatkan kegiatan operasionalnya guna mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang sifatnya operasional. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuannya berjalan dengan baik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Prosedur pelaksanaan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana Peran Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana pengendalian mutu dalam pelaksanaan Audit Operasional.

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara, observasi, kajian pustaka. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kwalitatif (jumlah), dan disajikan secara sistematis.

Dalam pelaksanaan audit operasional terhadap Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah meliputi lima tahap yaitu : Persiapan Audit, Pengujian Pengendalian Manajemen, Pemeriksaan Lanjutan, Pelaporan Hasil Audit, dan Pemeriksaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit. Untuk menjamin kualitas dari hasil audit maka BPKP mengguanakan Formulir Kendali mutu. Formulir Kendali Mutu yang ada pada BPKP untuk audit operasioanal meliputi formulir KM_1 sampai KM_12. Dari hasil penelitian menujukkan bahwa dalam prosedur pelaksanaan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kantor perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik sesuai dengan pedoman pemeriksaan operasional yang telah dibuat oleh BPKP Pusat. Dari hasil penelitian di atas diharapkan agar Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Audit Operasional terhadap instansi Pemerintah menggunakan semua Folmulir Kendali mutu yang ada dan meningkatkan kinerja dalam Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

File Selengkapnya.....

Tag Favorit :

177. Prosedur Pelaksanaan Audit Operasional Terhadap Instansi Pemerintah Pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan adalah yang barusan kamu baca.

PESAN SEKARANG Kumpulan Contoh Skripsi/Tesis bisa Request Sesuai Topik Judul yang di Butuhkan Caranya silahkan chat WA, +GRATIS BANTUAN TEKNIS KONSULTASI DAN BIMBINGAN GARANSI LOLOS CEK PLAGIASI ,